Kabupaten Kebumen

Beranda

Rencana Terbit

Layanan

Sebagai upaya meningkatkan kualitas data dan pelayanan kami kepada Anda mohon mengisi Survei Kebutuhan Data (SKD) melalui link : http://s.bps.go.id/SKD_3305

Jika ingin mendapatkan data BPS atau Konsultasi Statistik bisa menghubungi CANTIK melalui WA : 0851-7976-3305 (setiap hari kerja pukul 08:30 s.d 14:30 WIB) atau silakan datang ke Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Kebumen Jl. Arungbinang No. 17A Kebumen (setiap hari kerja pukul 08:30 s.d 14:30 WIB) atau melalui email ke bps3305@bps.go.id subyek Permintaan Data atau akses pst.bps.go.id

Sampaikan aspirasi dan pengaduan melalui LAPOR KAKANDA dengan menchat WA : 0851-8311-0040 atau mengklik s.bps.go.id/bps3305_pengaduan atau melalui email ke bps3305@bps.go.id atau mengakses Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) disini

Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kebumen Dalam Angka dan Pembahasan Statistik Sektoral 2023

15 Februari 2023 | Kegiatan Statistik Lainnya

Kebumen, 15 Februari 2023

Setiap tahun, BPS menyusun publikasi Kabupaten Kebumen Dalam Angka yang merupakan publikasi yang menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS dan OPD. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Kabupaten Kebumen.

Publikasi ini akan terus mengalami penyempurnaan baik struktur maupun muatannya. Penyempurnaan publikasi ini tidak lepas dari peran organisasi perangkat daerah sebagai sumber data sekunder.

Berkaitan dengan hal tersebut, BPS Kabupaten Kebumen akan membahasnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kebumen Dalam Angka dan Pembahasan Statistik Sektoral yang akan dilaksanakan pada: Rabu, 15 Februari 2023 pukul 08.30 WIB s.d. selesai.

Diharapkan dengan adanya FGD ini dapat menghasilkan data sektoral serta dapat meningkatkan kualitas dan perbaikan data Daerah Dalam Angka (DDA), mengingat DDA merupakan publikasi rujukan utama yang digunakan untuk perencanaan, evaluasi dan dasar dalam membuat kebijakan pemerintah.

Berita Terkait