Kabupaten Kebumen

Beranda

Rencana Terbit

Layanan

Sebagai upaya meningkatkan kualitas data dan pelayanan kami kepada Anda mohon mengisi Survei Kebutuhan Data (SKD) melalui link : http://s.bps.go.id/SKD_3305

Jika ingin mendapatkan data BPS atau Konsultasi Statistik bisa menghubungi CANTIK melalui WA : 0851-7976-3305 (setiap hari kerja pukul 08:30 s.d 14:30 WIB) atau silakan datang ke Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Kebumen Jl. Arungbinang No. 17A Kebumen (setiap hari kerja pukul 08:30 s.d 14:30 WIB) atau melalui email ke bps3305@bps.go.id subyek Permintaan Data atau akses pst.bps.go.id

Sampaikan aspirasi dan pengaduan melalui LAPOR KAKANDA dengan menchat WA : 0851-8311-0040 atau mengklik s.bps.go.id/bps3305_pengaduan atau melalui email ke bps3305@bps.go.id atau mengakses Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) disini

Audiensi Bersama Bupati Kebumen Dalam Rangka Kegiatan FKP dan Sensus Pertanian 2023

6 April 2023 | Kegiatan Statistik Lainnya

Kepala BPS Kabupaten Kebumen bersama Tim Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Tim Sensus Pertanian 2023 melakukan audiensi dengan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto di Pendopo Kabumian Kebumen, Kamis 6 Maret 2023.

Kegiatan ini membahas pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 - 21 Mei 2023 dan kegiatan pendataan lengkap Sensus Pertanian 2023 yang akan dilaksanakan di bulan Juni sampai dengan Juli 2023.

Kegiatan FKP sebagai bentuk partisipasi dan kontrol sosial mengenai ketepatan hasil pemeringkatan kesejahteraan keluarga berdasarkan model PMT dengan melibatkan Kepala Desa/kelurahan sebagai fasilitator, Ketua SLS dan beberapa tokoh masyarakat.

BPS Kabupaten Kebumen sudah melakukan rekrutmen petugas lapangan ST2023 sekitar 1200 petugas.

Bupati Kebumen siap mendukung dan menghimbau seluruh seluruh Kepala Desa/Kelurahan, Ketua SLS dan tokoh masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan FKP dan Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Kebumen. Harapannya semoga data yang dihasilkan dapat menjadi basis pengambilan keputusan pemerintah dalam pengambilan kebijakan, khususnya pengentasan kemiskinan

Berita Terkait